Futuhiyyah Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah - Pondok Pesantren Futuhiyyah

Breaking

Random posts

Rabu, 02 Mei 2018

Futuhiyyah Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dari kiri ke kanan: Kepala Ponpes Futuhiyyah Mranggen, KH. Helmi Wafa, Pegawai Dinas Koperasi Demak, Zaki, dan KH. Ahmad Faizurrahman Hanif saat acara penyuluhan dan rapat pembentukan LKMS Rabu (2/5) pagi tadi. 

Tidak lama lagi Pondok Pesantren (Ponpes) Futuhiyyah Mranggen Demak Jawa Tengah akan memiliki Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Bertempat di aula yayasan Futuhiyyah, Rabu (2/5) pagi tadi, penyuluhan dan rapat pembentukan LKMS telah digelar dan diikuti puluhan calon pengelola. Perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Demak juga turut hadir dalam acara tersebut.


Kepala ponpes Futuhiyyah, KH Helmi Wafa menyatakan bahwa tujuan pembentukan LKMS adalah untuk mendekatkan pesantren kepada masyarakat.

"Melalui lembaga ini Futuhiyyah diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat. Bisa menjadi motor penggerak ekonomi warga sekitar," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pendirian LKMS ini juga bisa menjadi lahan dakwah bagi pesantren.

"Sebab nantinya antarpengelola dan nasabah mempunyai satu kegiatan yang bernuansa dakwah seperti pengajian," terangnya.

Pendirian LKMS Futuhiyyah, menurut pria yang akrab disapa Gus Helmi ini, adalah tindak lanjut dari imbauan presiden kepada para kiai untuk menjadikan pesantrennya sebagai motor penggerak ekonomi warga sekitar.

"Selama ini sudah ada 20 ponpes yang memiliki LKMS. Beberapa waktu lalu saya dipanggil ke istana oleh presiden dan beliau menyampaikan bahwa Futuhiyyah bisa dipertimbangkan untuk menjadi pesantren yang memiliki LKMS di gelombang kedua nanti," ujarnya.

Perwakilan Dinas Koperasi Demak, Zaki, mengatakan bahwa terbentuknya LKMS memungkinkan pesantren untuk dapat berinteraksi lebih luas kepada masyarakat.

Kalau koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, maka lembaga keuangan seperti LKMS ini bertujuan menyejahterakan nasabahnya.

"Jadi jangkauannya lebih luas," tuturnya.

Meski demikian, lanjutnya, Futuhiyyah harus segera membereskan administrasi yang diperlukan.

"Futuhiyyah ini menurut data kami sudah punya lembaga keuangan, yaitu Koperasi Pondok Pesantren (kopontren). Maka, sebelum LKMS ini diefektifkan, kopontren harus diberhentikan. Ini agar tidak terjadi masalah di belakang," pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar