Halaqah Kebangsaan bersama Mahfud MD - Pondok Pesantren Futuhiyyah

Breaking

Random posts

Rabu, 25 Juli 2018

Halaqah Kebangsaan bersama Mahfud MD


Prof. Dr. Mahfud MD (Mantan Ketua MK 2008-2013) hadir pada Selasa (24/07) sebagai narasumber utama dalam Halaqah Kebangsaan Pengasuh Pondok Pesantren dengan tema 'Pancasila dalam Perspektif Islam Nusantara' di Aula Yayasan Futuhiyyah, Mranggen, Demak. 

Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Permusyawaratan Pengasuh  Pesantren se-Indonesia (LP3I) bekerjasama dengan Pondok Pesantren Futuhiyyah yang dipimpin oleh KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

Sebelum memasuki sesi pemaparan materi oleh para narasumber, Kiai Hanif selaku tuan rumah dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mahfud dan hadirin semua atas kehadirannya,” ucapnya.

Kedatangan Mahfud MD ke Futuhiyyah kali ini adalah kedatangan ketiga. Sebelumnya ia pernah berkunjung ke Mranggen dua kali bersama Gus Dur.

“Meski kedatangan kali ini tidak bersama Gus Dur karena beliau telah wafat, saya yakin Gus Dur ada di tengah-tengah kita,” Kiai Hanif berujar.

Kiai pengarang buku “Hormat Bendera Menurut Islam” itu juga memberikan pengantar diskusi. Menurutnya, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu sudah khilafah.

“Indonesia itu sudah khilafah,” tandasnya.

Kiai Hanif juga menyinggung Islam Nusantara yang selalu dijadikan bulan-bulanan oleh sebagian orang.

Menanggapi hal itu, Prof. Mahfud MD memaparkan bahwa Islam Nusantara adalah mengindonesiakan Islam, yakni membawa Islam ke dalam realitas-realitas yang ada di Indonesia. Bukan memaksa orang lain atau suatu bangsa untuk masuk Islam.

“Kalau meminjam istilah Gus Dur adalah 'membumikan Islam'. Nabi Muhammad saja tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalam Islam, Nabi hadir untuk mengabarkan dan menawarkan agama yang hanif (lurus)," ungkap Prof. Mahfud.

Pria yang namanya muncul dalam bursa pencalonan wakil presiden itu lebih lanjut  menjelaskan, setiap bangsa dan zaman memiliki sistem negaranya sendiri. Sistem yang bermacam-macam ini adalah produk ijtihad pada masanya.

“Dari zaman Nabi, Sahabat dan sampai sekarang, tidak ada namanya sistem pemerintahan Islam yang baku.  Setiap zaman membuat sistem yang berbeda-beda,” paparnya.

Dengan demikian, ujar Mahfud, maka sah-sah saja bila Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang berbeda.

"Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan gagasan yang dihasilkan oleh kesepakatan para pendiri melalui proses yang panjang dengan begitu banyak pengorbanan. Dan kesepakatan ini tidak boleh dikhianati oleh paham apapun, termasuk khilafah," tegasnya.

Ia menandaskan bahwa tujuan negara adalah untuk membangun keadilan sosial. Jadi, kata Mahfud, setiap tindakan yang ingin mengubah atau memberontak kesepakatan sebuah bangsa dianggap radikal dan berbahaya bagi keutuhan suatu negara.

Selain Kiai Hanif dan Mahfud MD, Halaqah ini menghadirkan pula empat narasumber yaitu KH. Ubaidillah Shodaqoh (Rais Suriyah PWNU Jawa Tengah), Prof. Dr. Muhibbin Noor, MA (Rektor UIN Walisongo Semarang), Prof. Dr. Abdul Hadi Mutohar, MA (Guru Besar UIN Walisongo/Pengasuh Ponpes Darul Ma'wa Mranggen) dan KH. Ahmad Badawi Basir (Sekretaris LP3I). (Muhammad Khozin)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar