Corak Keislaman Kaum Santri - Pondok Pesantren Futuhiyyah

Breaking

Random posts

Rabu, 09 Januari 2019

Corak Keislaman Kaum Santri



Oleh Moh. Salapudin

Buku ini berisi kumpulan artikel A. Helmy Faishal Zaini yang sebagian besar sudah terpublikasi dalam media massa. Tema besar buku ini, seperti sudah menjadi minat kajian Helmy, adalah isu-isu sosial-keagamaan. Dari tema besar tersebut, bila penulis kerucutkan, ada setidaknya tiga topik utama yang diketengahkan Helmy dalam buku ini, yakni relasi agama dan negara, fenomena radikalisme, dan Islam Nusantara. Ketiga tema tersebut diulas dengan cara yang, meminjam istilah Greg Fealy, dapat diakses dengan mudah oleh publik, tetapi juga tetap berakar pada pengetahuan tradisionalisme Aswaja seperti yang ditemukan di pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia.

Nasionalisme kaum santri

Bila mengacu pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, memang nasionalisme kaum santri tidak perlu diragukan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa “Kaum Sarungan” mempunyai andil baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agus Sunyoto (2013) menuturkan bahwa di era kolonial, selama kurun waktu satu abad, tahun 1800-1900, terdapat 112 pemberontakan yang dipimpin oleh para guru tarekat dan pesantren.

Sejumlah kiai dari pelbagai daerah, seperti KH. Hasyim Asy’ari dari Jombang Jawa Timur, KH. Zainal Mustofa dari Jawa Barat, KH. Wahab Chasbullah Jawa Timur, serta kiai lainnya turut bertempur melawan penjajah sehingga tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mendekam di penjara dan bahkan gugur di medan perang. Nasionalisme kaum santri yang sedemikian kokoh itu dibuktikan di antaranya dengan lahirnya keputusan bahwa Indonesia adalah “daaru Islam” dalam Muktamar ke-II NU di Banjarmasin pada tahun 1936.

Menurut KH. Ahmad Shiddiq, kata “daaru Islam” dalam keputusan muktamar tersebut bukanlah terminoloi yang dimaksudkan untuk merujuk pada istilah tatanan politik kenegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan yang sesungguhnya lebih tepat diartikan sebagai wilayatul Islam (wilayah Islam) (halaman 55).

Dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah wilayah Islam, tidak mengherankan kalau kemudian KH. Hasyim Asy’ari yang oleh Sayyid Muhammad Asad Shihab, seorang jurnalis dari Timur Tengah, disebut sebagai peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia (Wadhi’u Libinati Istiqlali Indonesia), mengeluarkan fatwa “Resolusi Jihad” yang menyerukan bahwa melawan penjajah hukumnya wajib. Pendiri NU tersebut bahkan menyerukan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman (hubbul wathan minal iman).

Bagi Helmy, diktum hubbul wathan minal iman yang dicetuskan oleh Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy’ari bukanlah konsep muluk-muluk yang lahir dari hasil penelaahan teoretik serta kajian akademik tentang konsep berbangsa dan bernegara. Diktum tersebut justru lahir dari nurani yang paling dalam yang murni dan suci serta tulus dalam bingkai semangat mencintai negerinya sendiri (halaman 54).

Lebih jauh Sekjen PBNU ini mengatakan bahwa komitmen kebangsaan kaum santri yang sedemikian kokoh itu tak lain karena keberhasilan kaum sarungan dalam mendudukkan hubungan agama dan negara dalam paradigma simbiotik (halaman 45). Ada tiga paradigma hubungan agama dan negara seperti diurai KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1998). Pertama, paradigma integralistik yang menjadikan agama dan negara menjadi satu entitas. Hukum negara adalah hukum agama tersebut. Kedua, paradigma sekularistik yang menjadikan agama dan negara berdiri sendiri secara tegas dan dipisahkan oleh garis demarkasi di mana yang satu tidak diperbolehkan mencampuri yang lainnya. Ketiga, paradigma simbiotik di mana agama dan negara diletakkan pada posisi yang memiliki hubungan saling mengisi satu sama lain. Nilai-nilai agama menjadi roh konstitusi dalam bernegara.

Mengikis Radikalisme

Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) tahun 2015 bekerja sama dengan Kementerian Agama mengeluarkan rilis hasil penelitiannya. Yang mengejutkan dari penelitian tersebut terdapat sebuah fakta mengiris hati bahwa 30 persen sekolah dasar hingga menengah di Indonesia sudah terpengaruh nilai-nilai radikalisme (halaman 104).

Dalam pandangan Helmy, merebaknya nilai-nilai radikalisme disebabkan oleh tiga faktor utama (halaman 105). Pertama, hari ini kita masuk kepada apa yang disebut sebagai masa “kemarau spiritualitas”. Agama, kata Helmy, menjadi kebutuhan untuk bersandar di era postmodern yang semakin menjauhkan manusia dari nilai-nilai yan dipercayai memiliki kekuatan transenden. Orang berduyun-duyun dan riuh rendah dalam beragama.

Kedua, situasi butuh terhadap ajaran agama sebagai “pelarian” itu tidak ditopang oleh kontrol orangtua yang baik. Artinya, orangtua cenderung lalai dan abai dalam mengawasi perkembangan paham keagamaan anak.

Ketiga, kompetensi guru agama yang kurang mumpuni di sekolah menyebabkan murid beralih mencari guru-guru pada kegiatan di luar pelajaran resmi. Lahirlah kegiatan ekstrakurikuler yang belakangan dikenal dengan akronim Rohis (Rohani Islam).

Ketiga penyebab itu pada akhirnya akan menyebabkan tiga kondisi turunan. Pertama, tumbuh suburnya Rohis. Padahal menurut Anas Saidi (2015) Rohis menjadi pabrik yang memproduksi tumbuh kembangnya benih-benih radikalisme. Kedua, di kalangan kampus berkembang tren paham Khilafah Islamiyah dan gerakan yang memiliki cita-cita untuk mengganti sistem kenegaraan. Ketiga, merebaknya gerakan takfiri yang sesungguhnya apabila diamati dengan saksama merupakan metamorfosis gerakan-gerakan kampus (halaman 106).

Fenomena merebaknya radikalisme yang demikian memprihatinkan itu, menurut Helmy dapat dikikis dengan pendidikan yang mengajarkan pentingnya semangat menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi toleransi atas nama penghargaan pada kebinekaan. Menurutnya, melawan terorisme dengan mengangkat senjata bukanlah jalan terbaik. Toleransi adalah kata kunci dalam memerangi terorisme saat ini (halaman 124).

Dalam Islam, pendidikan toleransi itu sangat kental diajarkan dalam disiplin ilmu fikih. Semangat toleransi dan juga menghargai yang diajarkan dalam ilmu fikih bukan saja untuk menghormati sesama manusia, tetapi lebih dari itu, juga ditempatkan sebagai framework untuk menghargai seluruh makhluk di dunia ini, mulai dari binatang, benda mati, sampai tumbuh-tumbuhan (halaman 125).

Islam Nusantara

Islam dengan wawasan kebangsaan yang kokoh, tidak menyukai cara-cara radikal, dan mengedepankan toleransi dan penghargaan terhadap mereka yang berbeda keyakinan adalah corak keislaman kaum santri atau yang dikenal dengan istilah “Islam Nusantara”. Corak keislaman ini segaris dengan apa yang jelaskan Ibnu Khordobeh, sejarawan asal Persia, dalam kitabnya, “Al-Masalik Wal Mamalik” bahwa masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang jujur, santun, terbuka, toleran, kosmopolit, juga beragama dan multikultural (halaman 28).

KH. Ma’ruf Amin dalam epilog buku ini menjelaskan Islam Nusantara secara cukup komprehensif. Menurutnya, Islam Nusantara memililiki tiga pilar, yaitu pemikiran (fikrah), gerakan (harakah), dan tindakan nyata (amaliah). Pilar pertama meliputi cara berpikir yang moderat (tawassuth). Pilar kedua menekankan bahwa semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Sedangkan pilar ketiga mengandaikan bahwa segala hal yang dilakukan nahdliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan ushul fikih; disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliah yang diperintah Al-Qur’an dan Sunah Nabi (halaman 221).

Bagi Helmy, Indonesia dengan corak Islam Nusantaranya saat ini memiliki peluang besar untuk menjadi kiblat keislaman dunia. Di saat negara lain sibuk dengan konflik horizontal, sektarian, dan pemerintahannya, Indonesia justru sudah jauh melesat menyuguhkan sebuah cara beragama yang damai, saling menghormati, tepa selira, bertoleransi, dan juga saling mengisi (halaman 34).


*Tulisan ini sudah dimuat di Majalah PENDIS Kemenag Edisi No.11/Tahun VI/2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar